Serikat Tani Nasional-NTB Bersitegang dengan PASPAMPRES

Sekitar 300 massa dari serikat tani nasional Nusa tenggara Barat berencana melakukan aksi menuntut ke kantor gubernur NTB,dan sekitar jam 11.00 wita massa STN dari dua kabupaten LOTIM dan LOTENG berkumpul di taman sangkareang mataram,pada saat bersamaan pasukan blokade polisi dan paspampres datang menghadang akhirnya massa aksi melakukan orasi bergantian selama tiga jam di taman tersebut.sekitar jam 15.00 massa membubarkan diri dan menurut humas aksi Ahmad Riva,i ,SH bubar kami ini bukan bubar untuk pulang namun bubar untuk melakukan konsolidasi ulang di arena budaya UNRAM.setelah jam 16.30 massa aksi kembali mencoba menerobos blokade polisi namun terjadi persitegangan antara aparat dan massa aksi dan jam 18.30 wita massa aksi dibubarkan paksa oleh aparat,karena menurut aparat saat ini tidak ada yang boleh melakukan aksi apapun karena presiden SBY akan datang ke NTB padahal Humas aksi menyatakan massa aksi bukan bermaksud menghadang kedatangan SBY namun menuntut harga tembakau pada Gubernur NTB,tapi aparat tetap tidak percaya ,akhirnya dengan kecewa massa di bubar paksa dan di antar sampai batas kota
Ahmad riva'i setelah di konfirmasi memberikan pernyataan

Harga Dasar Terendah Rp 41.600/Kg, DBH CHT Tunai Bukan Kompor/Tungku dan
Pecat Kepala BAPPEDA,HUTBUN,ESDM,PERINDAG jika tidak pasangan BARU Mundur dari jabatannya

Kami berjuang ……..karna ingin memperbaiki nasib kita (Soekarno Dalam Indonesia Menggugat), kalimat ini masih relepan sampai sekarang sebagai pegangan rakyat Indonesia yang mayoritas kaum tani terutama di nusa tenggara barat dimana Hujan telah menambah parah nasib petani tembakau Pertama: bagi petani yang sudah mengolah lahan dan membuat bedengan terpaksa harus mebongkor ulang lahan yang sudah siap di Tanami tembakau, Kedua : bagi petani yang sudah menanam ada pengalaman ketika baru saja tembakau berumur satu sampai tujuh hari kemudian di guyur hujan ini akan mengakibatkan pembusukan pada batang dan akar kemudian membuat tembakau mati dan harus di Sulam lagi (Bahasa Sasak: Disisip) dan ini menambah biaya mulai dari beli bibit dan upah buruh yang melakukan penyulaman, untuk musim tanam tahun ini petani yang memakai bedengan rata rata melakukan penanaman dua sampai empat kali karna penyulaman lebih banyak kemudian bagi petani yang memakai jerami(tidak dengan bedengan) di samping pembusukan akar di timpa juga oleh hama siput karna lahan di genangi air di penuhi oleh siput yang habitatnya pada lahan yang berair seperti sawah, kolam dan sebagainya hingga dapat kita pastikan musim hujan kemarin banyak lahan pertanian yang di Tanami tembakau tergenang air akibat curah hujan yang tinggi seehingga mengakibatkan tembaku yang berumur satu minggu di makan siput ini terjadi di Lombok tengah,Lombok timur bagian selatan, Ketiga : jika tanaman tembakau di guyur hujan sejak di tanam maka akan mengakibatkan pertumbuhan yang lambat (kerdil) dan daun yang kriting (mengkrut) kalaupun tumbuh normal tapi saat besar dan saat musim panen tembakau akan layu sehingga rentan tembakau mati (Bahasa Sasak : Mokan) di samping pertumbuhan yang lambat akibat curah hujan yang tinggi akan mengakibatkan beberapa hal seperti peningkatan biaya produksi terutama untuk biaya penggeburan tanah dalam rangka membersihkan tembakau dari rumput,gulma, yang tumbuh baik di bedengan maupun sawah yang memakai jerami,akibat curah hujan yang tinggi ini berpengaruh pula pada kuwantitas (persentase) juga kuwalitas yang meliputi lama pengovenan karna daun tembakau banyak mengadung air, banyak memakan bahan bakar untuk omprongan dan kwalitas (warna) daun tembakau kring krosok hingga berpengaruh pada harga.
Kami mendesak Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur yang mengendalikan usaha ini lewat Tim Pembina dan Pengendali sebagaimana yang diatur pada BAB II tentang Kewenangan, Pasal 2,3,4 kemudian BAB VI tentang Pembinaan dan Pengendalian pasal 14,15 Perda No 04 tahun 2006 tentang Usaha Budidaya dan Kemitraan Perkebunan Tembakau Virginia di Nusa Tenggara Barat cukup jelas arah dari tata niaga tembakau Virginia Lombok ini yakni menjadikan tembakau sebagai komuditas unggulan daerah yang harus mampu bersaing di tataran nasional dan internasional dan ini sudah kita buktikan tanpa dijadikan sebagai sector prioritas oleh pemerintah daerah tembakau Virginia Lombok mampu memasok 80 % stock nasional dan bersaing di dunia internasional dengan urutan ke tiga tapi sangat aneh dalam hal pembelian dilakukan dengan standar kampong (semaunya perusahaan) seharusnya dalam hal jual beli yang dipakai standar internasional, ini akal akalan pengusaha yang kong kalikong dengan pemerintah selama ini, karna kita thu bahwa Sector pertanian adalah sektror andalan yang mampu menyerap 40% tenaga kerja dari jumlah tenaga kerja yang ada di NTB,pada musim tembakau saja terserap tenaga kerja mencapai 170 orang karna satu oven memperkerjakan minimal 10 orang.

Dalam hal ini kami berpandangan ada beberapa cara yang harus ditempuh pemerintah Nusa Tenggara Barat dalam meyelamatkan petani tembakau ke depan jika penetapan standar harga dasar pembelian sebesar Rp 40.000 Per Kilo Gram membuat perusahaan tidak mau membeli tahun ini yakni Pertama : dengan bersikap tegas berani mengambil alih pembelian dari perusahaan yang jahat ini dengan memakai perusahaan daerah (PT.Gerbang NTB Emas) yang bekerjasama dengan berapa perusahan daerah tingkat kabupaten (Loteng dan Lotim) polanya bisa sharing modal (modal patungan) yang khusus untuk membeli tembakau hal ini bisa diatur dengan Gubernur mengeluarkan Peraturan Gubernur (pasal 12 ayat 3) Perda No 04 Tahun 2006 Usaha Budidaya dan Kemitraan Perkebunan Tembakau Virginia di Nusa Tenggara Barat, kemudian bisa menjualnya ke luar dengan catatan Perusahan Daerah yang ditunjuk ini tetap membeli dengan Harga Dasar yang ditentukan hingga petani tidak dirugikan dalam arti petani diberi keuntungan sebesar 30 % dari total biaya pruduksi yang dihitung secara terbuka antara petani dan perusahaan, dalam aksi kali ini kami membantah pernyataan Dirut PT.GNE yang menyatakan tembakau tidak ada standar nasional Indonesia (SNI) nya ini merupakan pembohongan atas kaum tani,SNI tentang tembakau sangat jelas diatur pada keputusan badan SNI lewat Nomor SNI :01.4401-2006.

Sebagai bentuk antisipasi Pemerintah Daerah harus menyediakan dana jaminan buat perusahaan jika bicara Nusa Tenggara Barat bisa diambil dari dana yang didapat provinsi dari hasil divestasi saham PT.NNT hingga jelas semangatnya yakni bagi petani tugasnya menanam dan mengomprong tembakau hingga mendapatkan kuwantitas yang lebih banyak dari tahun kemarin hingga merubah kuwalitas tembakau sebagai komuditas unggulan daerah yang mampu bersaing di dunia internasional dengan meraih peringkat yang lebih tinggi lagi artinya petani harus di bikin konsentrasi dalam berproduksi dan ini harus diberikan akses yang luas mulai dari lahan, modal, teknologi yang modernt dan akses pasar yang dijamin pemerintah, hal ini akan bisa terwujud jika pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat menjadikan sector ini menjadi program unggulan hingga penanganannya harus terkonsentrasi dan tersentralisasi di tangan pemerintah tidak bisa dilepas ke tangan pengusaha. Jika dilepas seperti sekarang ini (pemerintah menjadi pengawas saja) maka wajar terjadi penghisapan besar besaran oleh pemilik modal kepada petani.
Jika pemerintah daerah tidak berani melakukan pembelian tembakau tahun ini memakai perusahaan daerah maka ada jalan yang bisa ditempuh yakni dengan cara Kedua : gubernur harus mengeluarkan mengeluarkan peraturan gubernur (pasal 12 ayat 3 yang berbunyi : ketentuan lebih lanjut tentang pola kemitraan usaha budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan peraturan gubernur ) Perda No 04 tahun 2006 tentang Usaha Budidaya dan Kemitraan Perkebunan Tembakau Virginia di Nusa Tenggara Barat, dalam Pergub tersebut mengatur tentang proses pembelian tembakau dengan Cara Tender,sebelum melakukan tenderisasi rielnya pemerintah akan menetapkan harga dasar pembelian terendah yang diawali dengan rapat harga antara Gubernur selaku tim pembina dan pengendali dengan pihak petani tembakau, ORMAS Tani yang tentunya harga dasar tersebut ditentukan berdasarkan total biaya pruduksi petani yang dihitung secara terbuka(jujur).
Penentuan standar harga dasar terendah sebesar Rp 41.600,- Per Kg adalah tindakan final yang harus di lakukan pemerintah guna menyelamatkan petani tembakau dari keterpurukan harga selama ini, langkah ini merupakan tindakan yang sifatnya menengahi antara petani sebagai penjual dan pengusaha sebagai pembeli hal ini dilakukan dengan Pola Kemitraan yang di atur pada BAB V tentang Usaha Budidaya dan Kemitraan Pasal 11,12,13 Perda No 04 tahun 2006 Usaha Budidaya dan Kemitraan Perkebunan Tembakau Virginia di Nusa Tenggara Barat, landasan ini juga kami perkuat setelah melakukan pendiskusian dengan pihak disbun lewat kelompok kerja (POKJA) intensivikasi tembakau Virginia (ITV) Lombok yang menetapkan kisaran biaya produksi tahun ini mencapai Rp 63.996.128 dalam satu hektar dengan dengan kouta 2000 kg tembakau kring krosok dan memberikan keuntungan sebesar 30 % hingga di temukan harga pemebelian oleh perusahaan harus Rp 41.600 per kilo geram.
Hal ini landasannya cukup jelas karna berapa minggu pemberitan Koran nasional mengabarkan di jerman telah terjadi lelang atas tembakau Sumatra dan tembakau jawa dengan Nilai penjualan 1.126 bal (setara dengan 83,954 ton) tembakau Sumatra senilai 2,23 juta euro sementara penjualan 554 bal/karton tembakau Jawa senilai 980.000 euro, Harga per bal naik tipis bagi tembakau Sumatra dibanding tahun lalu. Tembakau Deli yang dilelang tersebut merupakan produksi musim tanam 2009 sebanyak 257 bal atau sekitar 19.769 kilogram dan sisa hasil lelang 2009 sebanyak 99 bal, ditambah sisa produksi 2008 yang belum terjual sebanyak 770 bal(Sinar Harapan, senin 21 juni 2010), Untuk itu kami dari komite pimpinan Wilayah serikat tani nasional (KPW STN) Nusa tenggara barat dalam aksi massa kali ini Menyatakan Sikap :

1. Pasangan Bajang-Badrul (BARU) yang terpilih memimpin Nusa Tenggara Barat pada Pilkada tahun lalu agar mengumumkan Hasil Tim Kajian yang di betuk serta menerbitkannya dalam bentuk keputusan tentang Harga Dasar Terendah (HDT) Pembelian Tembakau Virginia Lombok oleh Pihak Perusahaan yakni Rp 41.600,- Per Kilo Gram dengan hitungan biaya prodoksi mencapai Rp 63.996.128 dalam satu hektar dengan hasil 2000 Kg Tembakau Kring Krosok dan memberikan keuntungan sebesar 30 % hal ini sesuai hasil pertemuan Perwakilan ORMAS tani yang tergabung dalam Kelompok Kerja (POKJA) yang dibentuk berdasarkan perintah gubernur berapa minggu yang lalu dan merupakan Perwujudan dari Perda No 04 Tahun 2006 tentang Usaha Budidaya dan Kemitraan Tembakau Virginia Lombok, BAB II tentang Kewenangan Pasal 2 Ayat 1 : Dimana Gubernur Berwenang untuk mengatur Program Usaha Budidaya Perkebunan Tembakau Virginia Lombok dan Pasal 4 Point C tentang Harga Dasar dan Kelas Mutu.
2. Penyaluran DBH CHT harus dalam bentuk uang tunai ke Petani (Pengoven) bukan dalam bentuk Tungku/Kompor Oven seperti yang terjadi sekarang ini di Lombok Timur petani melakukan penolakan saat pembagian tungku/kompor di kantor camat, kemudian di Lombok tengah petani dalam proses realisasi di hadapkan dengan mekanisme yang berbelit belit di BPR seperti petani harus membeli alat dan bahan konversi berupa tungku,batu bara pada lima perusahaan padahal gubernur maupun bupati tidak pernah melakukan kontrak dengan perusahaan namun memberikan ke bebasan pada petani yang mendapat DBH CHT untuk memilih Konversi Bahan Bahan Bakar kecuali ke Minyak Tanah
3. Gubernur harus segera mengeluarkan SK terbaru terkait daftar jumlah oven dan nama petani yang mendapat bantuan DBH CHT karna kami menemukan banyak petani pemilik oven tidak masuk dalam data kepemilikanan oven dan penerima DBH CHT hingga kami mengindikasikan DBH CHT tidak tepat sasaran senilai rata rata 50 juta rupiah tiap desa.
4. Akibat ke GAGALAN pasangan Bajang-Badrul (BARU) dalam mensejahterakan rakyat NTB khususnya petani tembakau yang tidak lepas dari peran berapa instansi seperti BAPPEDA,DISBUN,ESDM,PERINDAG maka dengan tegas kami dari Serikat Tani Nasional (STN) mendesak Pasangan Bajang-Badrul (BARU) harus melakukan PEMECATAN atas Empat Pimpinan SKPD ini yang telah gagal melakukan tugasnya membantu pasangan BARU Jika tidak sebaiknya pasangan ini mundur dari jabatanya.
5. Menolak kebijakan SBY- Boediono MENGHAPUS Subsidi buat rakyat terutama Subsidi MITAN untuk Omprongan tembakau di Nusa Tenggara Barat dan segera kembalikan subsidi buat rakyat.

Demikian,Terima Kasih………!!!!!

Tanah,Modal,Teknologi Modern,Murah,Massal Untuk Pertanian Kolektive
Di Bawah Dewan Tani/Rakyat……!!!!
Mataram,26 juli 2010
KPW STN Nusa Tenggara Barat

Mencapai Indonesia Merdeka (Bagian Pertama)

Selatan dari Bandung adalah satu tempat-pegunungan yang bernama Pangalengan. Ditempat itu saya, sekembali saya dari saya punya tournee tempohari ke Djawa Tengah yang membangkitkan Rakyat sejumlah 89.000 orang, bervakansi beberapa hari melepaskan kelelahan badan. Didalam vakansi itu saya menulis ini risalah, ini vlugschrift.

Isinya buat kaum ahli-politik tidak baru, tapi buat orang yang baru menjejakkan kaki digelanggang perjuangan ada faedahnya juga.

Imperialisme-raksasa inilah yang harus kita lawan dengan keberaniannya kesatria yang melindungi haknya!

Untuk menjaga jangan sampai risalah ini menjadi terlalu tebal,— dus juga jangan sampai terlalu mahal harganya —, maka hanya garis-garis besar sahaja yang bisa saya guratkan. Misalnya fatsal “Diseberang jembatan-emas” kurang jelas. Tetapi insya Allah akan saya bicarakan nanti special didalam risalah lain, yang juga akan bernama “Diseberang Jembatan-Emas”.

Moga-moga risalah ini banyak dibaca oleh Marhaen.

SUKARNO
Maret 1933

1. Sebab-Sebabnya Indonesia Tidak Merdeka

Professor Veth pernah berkata, bahwa sebenarnya Indonesia tidak pernah merdeka. Dari zaman purbakala sampai sekarang, dari zaman ribuan tahun sampai sekarang,—dari zaman Hindu sampai sekarang , maka menurut professor itu Indonesia senantiasa menjadi negeri jajahan: mula-mula jajahan Hindu, kemudia jajahan Belanda. Dengan persetujuan yang sepenuh-penuhnya, maka didalam satu bukunya ia mencantumkan syairnya seoarang penyair yang berbunyi:
“Aan Java’s strand verdrongen zich de volken;
Steeds daagden nieuwe meesters over’t meer;
Zij volgden op elkaar, gelijk aan ‘t zwerk de wolken
De telg des lands allen was nooit zijn heer.”

Syair mana berarti:

“Dipantainya tanah Jawa rakyat berdesak-desakan;
Datang selalu tuan-tuannya setiap masa:
Mereka beruntun-runtun sebagai runtutan awan;
Tapi anak-pribumi sendiri ta’pernah kuasa.”

Pendapat kita tentang pendirian ini? Pendapat kita ialah, bahwa professor yang pandai itu, yang memang menjadi salah satu “datuk”-nya penyelidikan riwayat kita, ini kali salah raba. Ia lupa, bahwa adalah perbedaan yang dalam sekali antara hakekatnya zaman Hindu dan hakekatnya zaman sekarang. Ia lupa, bahwa zaman Hindu itu tidak terutama sekali berarti suatu pengungkungan oleh kekuasaan Hindu, yakni tidak terutama sekali berarti suatu machtsusurpatie dari pihak Hindu diatas puncaknya pihak Indonesia. Ia lupa, bahwa didalam zaman Hindu itu Indonesia sebenarnya adalah merdeka terhadap pada Hindustan, sedang didalam zaman sekarang Indonesia adalah tidak merdeka terhadap pada negeri Belanda.

Merdeka terhadap pada Hindustan? Toh raja-raja zaman purbakala itu mula-mula bangsa Hindu? Toh kaum ningrat zaman purbakala itu mula-mula bangsa Hindu? Toh kekuasaan zaman purbakala itu ada ditangannya orang-orang bangsa Hindu? Toh dus, rakyat jelata zaman purbakala itu diperintah oleh orang-orang bangsa Hindu? Ya! Merdeka terhadap pada Hindustan, oleh karena kaum yang kuasa didalam zaman Hindu itu tidaklah terutama sekali kaum “usupator”, tidak terutama sekali kaum “perebut kekuasaan”, — tidak terutama sekali kaum penjajah. Mereka bukanlah kaum yang merebut kerajaan, tetapi mereka sendirilah yang mendirikan kerajaan di Indonesia! Mereka menyusun staat Indonesia, yang tadinya tidak ada staat Indonesia. Mereka “menemukan” masyarakat Indonesia tidak sebagai suatu masyarakat yang sudah berupa “negeri”, tetapi suatu masyarakat yang belum ketinggian susunan. Mereka mendirikan disini suatu keadaban, suatu cultur, yang bukan suatu cultur “dari atas”, bukan suatu “imperialistische cultuur”, —tetapi suatu cultur yang hidup dan subur dengan masyarakat Indonesia. Mereka punya perhubungan dengan Hindustan bukanlah perhubungan kekuasaan, bukanlah perhubungan pemerintahan , bukanlah perhubungan macht,— tetapi ialah perhubungan peradaban, perhubungan cultur. Raja-raja zaman perhubungan itu hanya didalam permulaannya saja orang-orang bangsa Hindu,—raja-raja itu kemudian adalah orang-orang Hindu-Indonesia, dan kemudian lagi orang-orang Indonesia-Hindu, yang adat istiadatnya, cara hidupnya, agamanya, culturnya, kebangsaannya, darahnya, rasnya berganda-ganda kali lebih Indonesia daripada Hindu. Ya, akhirnya samasekali Indonesia dan hanya “berbau” saja Hindu. Pendek-kata, didalam zaman purbakala itu negeri Indonesia bukanlah “koloni” dari negeri Hindu, bukan “kepunyaan” negeri Hindu, bukan jajahan negeri Hindu. Negeri Indonesia dizaman itu adalah merdeka terhadap pada negeri Hindu adanya!

Negeri Indonesia ketika itu merdeka,—tetapi penduduk Indonesia, rakyat-jelata Indonesia, Marhaen Indonesia, adakah ia juga merdeka? Marhaen Indonesia tidak pernah merdeka. Marhaen Indonesia, sebagai rakyat Marhaen diseluruh Indonesia, sampai kini belum pernah merdeka! Marhaen Indonesia itu dizaman “Hindu”, tatkala negeri Indonesia bernama merdeka dari Hindustan, adalah diperintah oleh raja-rajanya secara feodalisme: Mereka hanyalah menjadi perkakas saja dari raja-raja itu dengan segala bala-keningratannya, mereka tidak mempunyai hak menetukan sendiri putih-hitam nasibnya, mereka senantiasa ditindas oleh “kaum atasan” daripada masyarakat Indonesia itu, sebagaimana kaum Marhaen dimana-mana negeri dimuka bumi dizaman feodalisme juga menderita nasib tertindas dan terkungkung. Mereka haruslah hidup dengan selamanya ingat bahwa miliknya dan nyawanya “nek awan duwekw sang nata, nek wengi duweke dursila”, yakni dengan selamanya ingat akan nasibnya perkakas, yang banyak kewajibannya tetapi tidak ada hak-haknya sama sekali. O, Marhaen Indonesia , yang dulu celaka dalam zaman feodalismenya kerajaan dan keningratan bangsa sendiri, yang kini celaka dalam zaman modern kapitalisme dan imperialisme,—berjuanglah habis-habisan mendatangkan nasib yang sejati-jatinya merdeka!

Tetapi marilah kembali pada pokok pembicaraan: negeri Indonesia, berlainan dengan pendapat professor veth, dulu adalah negeri yang merdeka. Negeri Indonesia itu kemudia hilang kemerdekaannya, kemudian menjadi koloni, kemudian menjadi bezitting, kemudian menjadi negeri-jajahan. Dan bukan negeri Indonesia sahaja! Seluruh dunia asia kini,—kecuali satu-dua bagian saja,—adalah tidak merdeka. Mesir tidak merdeka, Hindustan tidak merdeka, Indo-china tidak merdeka, philipina tidak merdeka, korea tidak merdeka, ya, tiongkok tidak merdeka. Sebab-sebabnya?

Sebab-sebabnya, sumber sebab-sebabnya, haruslah kita cari didalam susunan dunia beberapa abad yang lalu. Tiga empat ratus tahun yang lalu, didalam abad keenam-belas ketujuh-belas, maka didunia barat adalah selesai suatu perubahan-susunan-masyarakat: feodalisme Eropah mulai surut sedikit-persidikit, timbullah suatu kegiatan-pertukangan dan perdagangan, timbullah suatu klasse pertukangan dan perdagangan, yang giat sekali berniaga diseluruh benua Eropah-Barat. Dan tatkala klasse ini menjadi sekuat-kuatnya, tatkala mereka punya kedudukan menjadi kedudukan kecakrawartian, tatkala seluruh masyarakat Eropah-Barat bersifat mereka punya vroeg-kapitalisme, maka benua Eropah segeralah menjadi terlalu sempit bagi perniagaanya. Terlalu sempit benua Eropah itu bagi usahanya berjengkelitan membesar-besarkan tubuh dan anggotanya, terlalu sempit sebagai padang-permainannya vroeg-kapitalisme tu! Maka timbullah suatu nafsu, suatu stelsel, mencari padang-padang permainan dibenua-benua lain,—terutama sekali dibenua Timur, dibenua Asia!

Masih kecillah imperialisme ini pada waktu itu, jauh lebih kecil daripada imperialisme-modern dizaman sekarang! En toh dunia Timur waktu itu tiada kekuatan sedikitpun jua untuk menolak imperialisme yang masih kecil itu? Dimanakah kekuatan Hindustan? Dimanakah kekuatan Philipina, dimanakah kekuatan Indonesia,—dimanakah kekuatan masyarakat Indonesia, yang dulu katanya mempunyai kerajaan-kerajaan gagah-senantausa seperti Sriwidjaya, seperti Mataram kesatu, seperti Majapahit, seperti Pajajaran, seperti Bintara, seperti Mataram kedua?

Ah, masyarakat Indonesia khususnya, masyarakat asia umumnya, pada waktu itu kebetulan sakit. Masyarakat Indonesia pada waktu itu adalah suatu masyarakat “in transformatie”, yakni suatu masyarakat yang sedang asik “berganti bulu”: feodalisme-kuno yang terutama sekali feodalismenya Brahmanisme, yang tidak memberi jalan sedikitpun jua pada rasa-kepribadian, yang menganggap raja beserta bala-keningratannya sebagai titisan dewa dan menganggap rakyat sebagai perkakas-melulu daripada “titisan dewa itu,—feodalisme-kuno itu dengan pelahan-pelahan didesak oleh feodalisme-baru, feodalismenya ke-Islam-an, yang sedikit lebih demokratis dan sedikit lebih memberi jalan pada rasa kepribadian. Pertempuran antara feodalisme-kuno dan feodalisme-baru itu, yang pada lahirnya misalnya berupa pertempuran antara Demak dan Majapahit, atau Banten dan Pajajaran —, pertempuran antara feodalisme-kuno dan feodalisme-baru itulah seolah-olah membikin badan masyarakat menjadi “demam” dan menjadi “kurang tenaga”. Memang tiap-tiap masyarakat “in transformatie” adalah seolah-olah demam. Dan memang tiap-tiap masyarakat yang demikian itu adalah “abnormal”, lembek, kurang-tenaga. Lihatlah misalnya “demamnya” dan lembeknya masyarakat Eropah dizaman abad-pertengahan tatkala masyarakat Eropah pada waktu itu “in transformatie” dari feodalisme ke-vroeg-kapitalisme, lihatlah “demam”-nya masyarakat Eropah itu juga satu-setengah abada yang lalu tatkala “mlungsungi” dari vroeg-kapitalisme ke-modern-kapitalisme, lihatlah “demam”-nya masyarakat Tiongkok-sekarang yang juga sedang “berganti bulu” masuk ketingkat kapitalisme. Tubuh masyarakat memang tak beda adri tubuh manusia, tak beda dari sesuatu tubuh yang hidup, yang juga tiap-tiap saat perubahannya membawa kesakitan dan kekurangan tenaga!

Herankah kita, kalau masyarakt Indonesia, yang pada waktu datangnya imperialisme dari Barat itu kebetulan ada didalam keadaan transformasi, tak cukup kekuatan untuk menolaknya? Kalau Imperialisme barat itu segera mendapat kedudukan didalam masyarakat yang sedang bersakit demam itu? Kalau imperialisme barat itu segara bisa menjadi cakrawarti didalam masyarakat yang lembek itu? Satu-per-satu negeri-negeri di Indonesia tunduk pada cakrawarti yang baru itu. Satu-per-satu negeri-negeri itu lantas hilang kemerdekaannya. Satu-per-satu negeri-negeri itu lantas menjadi kepunyaannya Oost Indische Compagnie. Indonesia yang dahulunya, undang Professor Veth, adalah Indonesia yang merdeka, pelahan-lahan menjadilah Indonesia yang semua daerahnya tidak merdeka. Rakyat Indonesia yang dahulunya berkeluh-kesah memikul feodalismenya kerajaan dan keningratan bangsa sendiri, kini akan lebih-lebih lagi berkeluh-kesah memikul “berkah-berkahnya” stelsel imperialisme dari dunia barat. Rakyat Marhaen, sebagai disyairkan oleh sahabatnya prof. Veth, boleh terus menjanji:
“Tapi anak-pribumi sendiri ta’pernah kuasa”….

Inilah asal-muasalnya kesialan nasib negeri Indonesia! Inilah pokok sebabnya permulaan negeri Indonesia menjadi negeri yang tidak merdeka: suatu masyarakat sakit yang kedatangan utusan-utusannya masyarakat yang gagah-perkasa,—utusan-utusan yang membawa keuletan masyarakat yang gagah-perkasa,—utusan-utusan yang membawa keuletannya masyarakat yang gagah-perkasa, alat-alatnya masyarakat yang gagah perkasa, ilmu kepandaiannya masyarakat yang gagah perkasa. Masyarakat yang sakit itu tidaklah lagi mendapat kesempatan menjadi sembuh,—masyarakat yang sakit itu malahan makin lama makin menjadi sakit, makin habis semua “kutu-kutunya” makin habis semua tenaga dan energinya. Tetapi imperialime yang menghinggapinya itu sebaliknya makin lama makin bersulur dan berakar, melancar-lancarkan tangannya kekanan-dan kekiri dan kebelakang dan kedepan, melebar, mendalam, meliputi dan menyerapi tiap-tiap bagian daripada masyarakat yang sakit itu. Imperialisme yang tatkala baru datang adalah imperialisme yang masih kecil, makin lama makin menjadi hebat dan besar, menjadi raksasa maha-sakti yang seakan-akan tak berhingga kekuatan dan energinya. Imperialisme-raksasa itulah yang kini menggetarkan bumi Indonesia dengan jejaknya yang seberat gempa, menggetarkan udara Indonesia dengan guruh suaranya yang sebagai guntur,—mengaut-aut dipadang-kerezekian negeri Indonesia dan rakyat Indonesia.

Imperialisme-raksasa inilah yang harus kita lawan dengan keberaniannya kesatria yang melindungi haknya!

(Bersambung..)

Menghadirkan Kembali Bung Karnoisme Dalam Praktik

Dari deretan tokoh-tokoh pejuang pembebasan nasional Indonesia, Soekarno patut diberi tempat yang khusus, sebagai simbol atau pemimpin dari gerakan tersebut. Dr. Sutomo, salah satu tokoh gerakan nasional saat itu, meletakkan Soekarno sebagai motor, kekuatan penggerak dari seluruh barisan yang memperjuangkan kemerdekaan nasional.
Sayang sekali, selama kekuasaan rejim Soeharto, sosok Bung Karno telah dikeluarkan dari penulisan sejarah, terutama soal gagasan dan sepak terjangnya. Di masa Soeharto, anak sekolah hanya diperkenalkan dengan Soekarno sebatas perannya sebagai proklamator, tidak lebih dari itu, sesuatu yang memang tak bisa diputar-balikkan oleh siapapun.
Pernah, dalam tahun 1984, ketika Nugroho Notosusanto menerbitkan buku “pejuang dan prajurit”, wajah Bung Karno tidak nampak dalam gambar pengibaran bendera merah putih saat proklamasi 17 Agustus 1945. Ini sangat ironis, seorang proklamator kemerdekaan bangsa, justru hendak dihapus dari buku-buku sejarah. Inilah sebagian kecil dari praktek de-sukarnoisme di jaman Soeharto.
Sekarang ini, saat rakyat kita digempur habis-habisan oleh sebuah system penjajahan baru bernama neoliberalisme, upaya pencarian tokoh bangsa menjadi penting. Ini akan terdengar “mesianik” di telinga intelektual didikan barat, namun menjadi aspek sangat penting bagi ratusan juta rakyat yang sedang terjajah dan diabaikan pemimpinnya sendiri.
Ibarat anak ayam yang telah kehilangan induknya, rakyat pun mencari-cari kembali sosok pemimpinnya. Dan, dari berbagai sosok yang kembali dimunculkan itu, salah satunya adalah Bung Karno. Para pemuda mulai mencari tahu sosok Bung Karno, tidak sekedar memburu kaos-kaos bergambar Bung Karno, namun mulai mencari-cari buku-buku yang menceritakan bapak bangsa ini atau bahkan membeli sendiri buku-buku karya Bung Karno.
Dr. Sutomo, salah satu tokoh gerakan nasional saat itu, meletakkan Soekarno sebagai motor, kekuatan penggerak dari seluruh barisan yang memperjuangkan kemerdekaan nasional.
Bulan Juni, yang dikenal sebagai bulan Bung Karno karena tiga peristiwa penting, yaitu hari lahir Pancasila (1 Juni), hari lahir Bung Karno (6 Juni) dan meninggalnya Bung Karno (21 Juni), mulai dirayakan berbagai kelompok masyarakat. Tidak hanya dirayakan oleh PDIP, partai yang mengaku melanjutkan cita-cita Bung Karno, tapi juga kelompok masyarakat lain.
Ini patut diapresiasi, bahwa rakyat Indonesia mulai mengambil kembali Bung Karno dari tempat pembuangannya dalam sejarah Indonesia. Berpuluh-puluh tahun Bung karno coba diasingkan oleh sejarawan kanan dari sejarah Indonesia, namun sekarang rakyat Indonesia telah berusaha mengambilnya kembali.
Oleh karena itu, pantaslah kiranya jika kita menaruh harapan, bahwa kemunculan kembali Bung Karno ini tidak sekedar di baliho, spanduk, dan poster-poster. Apa yang lebih penting, bahwa Soekarno kembali bersama gagasan-gagasan perjuangan, yang menurut kami masih sangat relevan untuk perjuangan rakyat Indonesia saat ini.
Apa yang sangat mendesak adalah menghadirkan kembali Bung Karno dan gagasan-gagasan perjuangannya. Kita harus memperjuangkan agar ajaran Bung Karno menjadi kurikulum di sekolah, terutama SMP dan SMA. Seiring dengan prose situ, fikiran-fikiran dan buku-buku Bung Karno perlu untuk dicetak ulang secara massal, sehingga bisa menjadi bacaan setiap pemuda-pemudi Indonesia, menghiasi perpustakaan sekolah dan publik. Di Philipina, ajaran Jose Rizal, pahlawan pembesan nasional negeri itu, menjadi mata kuliah wajib bagi mahasiswa di sana.
Dan, lebih penting lagi, diskusi dan kursus politik untuk bagaimana meletakkan fikiran Bung Karno dalam situasi sekarang menjadi sangat penting. Ajaran-ajarannya seperti Marhaenisme, Resopim, Manipol Usdek, Trisakti, Pancasila, Sosialisme Indonesia, dan sebagainya, sangat perlu didiskusikan dan diletakkan dalam konteks sekarang.
Kita sedang berhadapan dengan sebuah sistim penjajahan baru, yaitu neoliberalisme, yang karakter dan tujuannya tidaklah terlalu berbeda dengan kolonialisme di masa lalu. Untuk itu, sebagai jalan menghadapi itu, strategi politik Bung Karno menjadi sangat relevan; sammenbundeling van alle revolutionaire krachten.

Ajaran-ajaran Bung Karno untuk perjuangan rakyat miskin, kaum marhaen dan proletar

Sejak tanggal 8 Juli 2010 di berbagai suratkabar dan televisi di Indonesia diberitakan adanya aksi-aksi unjuk rasa yang diadakan berbagai kalangan masyarakat mengenai nasib rakyat miskin di Indonesia kita ini.

Semua orang yang betul-betul prihatin terhadap situasi bangsa dan negara kita dewasa ini pastilah akan menghargai aksi-aksi yang digelar di banyak kota di Indonesia, yang menuntut kepada semua fihak untuk memperhatikan keadaan puluhan juta rakyat miskin – dan setengah miskin –yang berjumlah puluhan juta, bahkan mendekati 100 juta jiwa.

Kiranya, kita patut memberi salut setinggi-tingginya kepada semua kalangan dari berbagai golongan masyarakat, tidak peduli dari organisasi kemasyarakatan apapun, dan dari aliran politik yang manapun, atau agama apa pun, yang dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, dan tulus serta jujur, sudah melakukan macam-macam kegiatan sosial atau perjuangan politik untuk membela kepentingan rakyat miskin pada umumnya, termasuk golongan marhaen dan proletar.

Terutama kepada kalangan pemuda, mahasiswa, penganggur, perempuan miskin, serta golongan rakyat miskin lainnya yang dengan susah-payah¸ dan dalam kehidupan sehari-hari yang sudah serba sulit karena berbagai penderitaan, masih secara sukarela menyediakan tenaga, waktu, dan fikiran untuk bersama-sama berjuang demi kepentingan rakyat miskin umumnya, yang jumlahnya puluhan juta orang.

Mempersoalkan nasib rakyat miskin adalah perlu sekali

Ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno pada pokoknya menganjurkan atau mengajak seluruh bangsa untuk terus-menerus menggerakkan dan mengkobarkan revolusi, dan melawan segala macam pemerasan dan penindasan terhadap rakyat oleh segala kekuatan reaksioner dalam negeri maupun luar negeri.

Kalau kita ingat bahwa kalangan luas elit bangsa sudah begitu rusak moralnya atau begitu bejat akhlaknya, dan secara beramai-ramai bergelimang dengan harta haram dari hasil korupsi dan berbagai macam kejahatan dalam merampok atau menjarah harta negara dan rakyat lainnya maka aksi-aksi untuk membela rakyat miskin ini adalah kegiatan yang sungguh penting bagi bangsa secara keseluruhan.

Ketika kalangan atas (pemerintahan, DPR dan partai-partai politik) melakukan kongkalikong soal skandal besar bank Centuty yang menyangkut dana Rp 6, 7 triliun, atau ketika heboh soal pajak perusahaan Aburizal Bakri (Rp2, 4 triliun) tak tentu arahnya, atau ketika kasus korupsi besar-besaran para petinggi POLRI masih terus diusut, atau ketika kasus-kasus hakim dan jaksa yang menyangkut ratusan milyar rupiah juga masih banyak yang belum terbongkar, maka mempersoalakan penderitaan orang miskin jang puluhan juta jumlahnya itu adalah satu hal yang perlu dan baik sekali.

Sebab, berdasarkan angka-angka resmi pemerintah (BPS, menurut Kominfo-Newsroom) ) jumlah rakyat miskin dalam bulan Maret 2010 adalah sebesar 31,02 juta jiwa (13,33%). Walaupun ada banyak kalangan yang tidak mempercayai sepenuhya angka-angka BPS ini (sebab ada yang mengatakan bahwa angka seluruh rakyat miskin yang sebenarnya adalah mendekati 40 juta jiwa) namun jumlah 31 juta jiwa orang miskin nyatanya sudahlah besar sekali!

Menurut angka-angka resmi itu persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan pada Maret 2009 sekitar 63,38 persen penduduk miskin berada di daerah perdesaan,

Berdasarkan pengalaman selama berpuluh-puluh tahun sejak pemerintahan Orde Baru sampai sekarang jumlah rakyat miskin masih tetap terus tinggi dari tahun ke tahun. Dan sekarang pun tidak bisa diharapkan bahwa jumlah orang miskin di Indonesia akan bisa berkurang dalammasa dekat. Bahkan sebaliknya !!! Dengan adanya berbagai krisis ekonomi atau keuangan di dunia, yang mengakibatkan memburuknya situasi ekonomi Indonesia juga, maka jumlah orang miskin di negeri kita masih akan tetap tinggi, kalau tidak makin meningkat!

Penduduk Indonesia sekarang sudah 238 juta jiwa

Untuk bisa membayangkan betapa besar persoalan yang dihadapi negara dan bangsa kita baiklah kita ketahui bahwa Sensus Penduduk 2010 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia sekitar 238 juta jiwa. Ini berarti bahwa jumlah penduduk negara kita adalah nomor ke-4 di dunia, sesudah China, India dan Amerika Serikat. Dalam kurun sepuluh tahun terakhir jumlah anak bangsa bertambah sekitar 35 juta orang. Atau, saban tahun, pertambahan penduduk Indonesia setara dengan jumlah penduduk Singapura. Dalam tahun 2100 bukan tidak mungkin bahwa jumlah orang yang mendiami negeri ini mencapai 1 miliar.

Perlu kita catat bahwa 60% penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa yang luasnya hanya 10% dari total luas Indonesia. Komposisi tersebut tidak akan berubah jika dibandingkan dengan kondisi 40 tahun lalu, bahkan mungkin juga dalam beberapa puluh tahun lagi di masa datang.

Dari sudut pandang ini pulalah kita perlu melihat pentingnya segala aksi, segala kegiatan atau segala macam perjuangan yang berkaitan dengan tujuan untuk membebaskan rakyat miskin kita yang sekarang berjumlah puluhan juta dari segala macam penderitaan berkepanjangan. Dan lebih penting lagi, kalau kita ingat bahwa masalah rakyat miskin ini akan masih tetap menjadi persoalan besar bagi bangsa selama beberapa puluh tahun lagi di masa datang.

Rakyat miskin kita yang puluhan juta ini, terdiri dari macam-macam kalangan dan golongan dari berbagai suku, agama, faham politik atau aliran fikiran, yang tersebar di seluruh Indonesia dan terutama sekali di pulau Jawa. Umumnya, mereka itu merupakan “kelas bawah” yang menjadi korban segala macam penindasan, pemerasan, perampokan, penjarahan, dari kalangan atas bangsa sendiri, atau juga merupakan korban rejim militer Orde Baru, dan sekarang ini korban dari politik pro neo-liberalisme yang dijalankan oleh berbagai pemerintahan.

Kelas bawah tidak boleh ilusi terhadap kelas atasan

Kelas bawah yang terdiri dari rakyat miskin yang jumlahnya besar itu tidak bisa (dan juga tidak boleh !!!) mengharapkan adanya pembebasan dari segala macam penderitaan, hanya dari “kemauan baik”, atau “murah hati”, atau janji-janji yang muluk-muluk para pemimpîn atau tokoh-tokoh di pemerintahan, DPR, partai-partai politik, yang sudah puluhan tahun digembar-gemborkan terus-menerus dengan berbagai jalan dan cara. Sekarang sudah makin jelas dan banyak terbukti, bahwa mereka itu sambil berkaok-kaok setinggi langit atas nama “kepentingan rakyat”, atau demi “kesejahteraan rakyat”, sedang mencuri harta rakyat dan negara secara besar-besaran.

Kerusakan moral, atau kebejatan akhlak di kalangan atas, baik di kalangan pemerintahan ataupun di kalangan masyarakat (temasuk di kalangan pemuka-pemuka agama) sudah sedemikian besarnya dan parahnya, sehingga banyak sekali orang dari berbagai kalangan dan golongan yang tidak punya harapan lagi bahwa masalah rakyat miskin dapat merek a pecahkan dengan baik. Tidak sekarang ini, dan juga tidak di masa datang, mungkin sampai puluhan tahun lagi !!! Harapan bahwa akan bisa ada perobahan besar-besaran dari atas atau perbaikan fundamenal oleh kalangan atas adalah hanyalah omong-kosong atau hanya ilusi yang harus dicampakkan jauh-jauh.

Perlulah kiranya ditegaskan lagi berulang-ulang bahwa perubahan yang benar-benar menguntungkan kepentingan rakyat tidak bisa diciptakan oleh kalangan atas (baik sipil maupun militer, termasuk swasta) yang memerintah atau menguasai kehidupan negara dan bangsa. Dan keadaan yang demikian itu jugalah yang kita saksikan dewasa ini, dengan apa yang terjadi di masa pemerintahan SBY.

Oleh karena itu, sekarang makin jelas bahwa perubahan mendasar dan besar-besaran hanya bisa diharapkan dari kalangan bawah, atau bersama-sama kalangan bawah, atau oleh kalangan bawah, yang bersatu dengan dengan kekuatan-kekuatan lainnya yang sungguh-sungguh pro rakyat. Sebab, justru kalangan bawahlah yang paling berkepentingan dengan adanya perubahan-perubahan besar dan fundamental. Bukan kalangan atas, yang sebaliknya, malahan menghambat atau mencegah adanya perubahan-perubahan besar dan fundamenaL

Kelas bawah adalah sumber dan pendorong perubahan

Karena kalangan bawahlah yang paling memerlukan adanya perubahan besar-besaran dan fundamental demi perbaikan hidup dan pembebasan dari penderitaan, maka mereka bisa merupakan pendorong utama dalam segala aksi atau kegiatan untuk perubahan ini. Dengan kalimat lain bisalah kiranya dikatakan bahwa kalangan bawah (yang sebagian terbesar terdiri dari rakyat miskin) bisa menjadi kekuatan pokok dari perjuangan. Berbagai penderitaan rakyat miskin adalah sumber kekuatan dan sumber inspirasi revolusioner untuk perubahan, baik untuk dewasa ini maupun di masa yang akan datang.

Oleh karena kondisi sosial ekonomis rakyat miskin pada umumnya sangatlah minim, dan banyak yang terpaksa hidup serba kekurangan dalam banyak hal (pendidikan, kesehatan, pangan dll) maka sungguh-sungguh merupakan hal yang patut kita hargai dan juga kita hormati, bahwa mereka masih mau melakukan kegiatan-kegiatan atau berjuang. Sebab, kalau dilihat dari pandangan yang jauh, aksi-aksi atau kegiatan mereka itu tidaklah hanya untuk kepentingan mereka sendiri, melainkan untuk negara dan bangsa juga.

Aksi-aksi atau berbagai kegiatan untuk menyuarakan aspirasi rakyat miskin yang diadakan di berbagai kota di Indonesia baru-baru ini, merupakan cambuk kepada kita semua, untuk mengingatkan bahwa di tengah-tengah heboh karena banyaknya pejabat-pejabat yang menjadi penjahat, serta bergelimangnya kalangan atas dengan bermacam-macam harta haram, maka masih ada lebih dari 30 juta rakyat kita yang miskin dan hidup sengsara. Aksi-aksi atau berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perjuangan rakyat miskin ini sebenarnya merupakan sumbangan besar bagi pendidikan politik yang penting dan berharga untuk kita semua. Ini menunjukkan, dan dengan jelas pula, bahwa politik berbagai pemerintahan kita selama ini lebih banyak menguntungkan kalangan atas — yang umumnya sudah kaya — dan berbagai gologan reaksioner yang tidak mempedulikan nasib rakyat.

Perjuangan rakyat miskin perlu kita bantu sebesar-besarnya

Karena itu, adanya berbagai kalangan dari golongan pemuda, mahasiswa, perempuan, pekerja, penganggur, yang ikut menyatukan diri dalam perjuangan rakyat miskin adalah suatu hal yang amat penting bagi tumbuhnya kekuatan rakyat miskin sebagai bagian yang utama dari pendorong perubahan besar dan fundamental di negeri kita. Ikut sertanya berbagai golongan dalam perjuangan rakyat miskin kita patutlah disambut dengan gembira dan dibantu sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya oleh seluruh lapisan masyarakat, yang menginginkan juga adanya perubahan-perubahan besar dan fundamental.

Kita semua perlu memberikan bantuan – dengan segala cara dan bentuk – kepada mereka (terutama yang dari kalangan muda, mahasiswa, atau perempuan) yang telah terjun berjuang bersama-sama dengan rakyat miskin. Sebab, kita bisa mengetahui bahwa kebanyakan dari mereka itu sudah hidup dalam kekurangan juga. Karena itu, pengorbanan mereka sungguh besar sekali ! Dari sinilah kelihatan benar besarnya perbedaan dengan sikap kebanyakan kelas atas atau orang-orang reaksioner dan kaya, yang masih getol menumpuk kekayaan haram dari pemerasan terhadap rakyat banyak.

Mengingat itu semua, maka makin jelaslah bagi kita sekarang ini, bahwa nasib rakyat miskin yang jumlahnya lebih dari 30 juta (dan sekitar 100 juta kalau dengan yang setengah miskin) tidak bisa diubah oleh pemerintahan-pemerintahan yang menjalankan berbagai politik type Orde Baru dan penerus-penerusnya sampai sekarang. Sebab, berbagai pemerintahan dengan sistem politik yang seperti sekarang ini, akan tetap terus menimbulkan persoalan-persoalan yang membikin sengsaranya rakyat dan hanya menguntungkan kelas penghisap yang reaksioner, yang kebanyakan bejat moralnya dan yang busuk akhlaknya, seperti yang bisa kita saksikan bersama dewasa ini.

Dengan tokoh-tokoh seperti yang sekarang menguasai kehidupan negara dan pemerintahan, — termasuk DPR dan berbagai lembaga atau partai politik (yang tergabung dalam komplotan Setgab Koalisi) — maka mustahillah akan adanya perubahan-perubahan besar dan fundamental yang menguntungkan rakyat banyak. Karena, mereka akan menentang — dengan segala jalan dan cara — adanya perubahan besar-besaran dan fundamental yang hanya akan merugikan kepentingan mereka sendiri. Yang banyak mereka lakukan hanyalah rhetorika yang bagus-bagus dan muluk-muluk untuk menutupi segala macam kejahatan mereka terhadap kepentingan bangsa dan rakyat.

Partai-partai politik reaksioner “membeli” suara rakyat miskin

Sekarang makin jelas bagi kita semua, bahwa rakyat miskin dan setengah miskin di negeri kita, yang jumlahnya mendekati 100 juta jiwa itu merupakan salah satu di antara berbagai faktor penting dalam perjuangan perebutan pengaruh dalam kehidupan politik di negeri kita. Oleh karena itu, berbagai partai politik telah, sedang dan akan terus mengadakan segala macam usaha untuk “membeli” suara rakyat (termasuk rakyat miskin) dalam berbagai pemilu, dengan uang, sembako, pembagian hadiah yang macam-macam, serta janji-janji muluk-muluk yang sering disertai dengan berbagai sumpah dll.

Menurut pengalaman yang sudah-sudah, tidak sedikit dari rakyat miskin yang dapat “dibeli” oleh kekuatan-kekuatan reaksioner ini karena besarnya dana yang bisa mereka gunakan untuk “merebut hati” rakyat, terutama mereka yang dalam keadaan serba kekurangan. Kita sudah sering mendengar bahwa kebanyakan partai-partai politik yang ikut pemilu harus mengeluarkan beaya yang besar sekali bahkan sampai triliunan rupiah. Kiranya, sudah jelas bahwa dana yang besar-besar itu tidak mungkin mereka peroleh hanya dari iuran anggota atau hanya merupakan sumbangan sukarela dari para simpatisan., melainkan terutama sekali dari segala macam sumber gelap dan haram.

Tujuan perjuangan rakyat miskin, yang umumnya digerakkan dari bawah oleh dan bersama-sama berbagai aktivis dalam keadaan yang serba sulit, adalah sama sekali berlainan, bahkan, sangat bertentangan dengan tujuan kebanyakan partai yang ikut pemilu 2009. Kalau partai-partai yang ikut pemilu 2009 itu berusaha dengan segala cara dan jalan (termasuk komplotan yang berbentuk koalisi atau konfederasi) untuk mengkonsolidasi kekuasaan mereka, maka perjuangan rakyat miskin justru bertujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan besar dan fundamental dalam kekuasaan ini sehingga bisa menjadi kekuasaan politik yang benar-benar pro-rakyat.

Ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno pedoman penting untuk perjuangan

Untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam kekuasaan politik yang sudah berlangsung puluhan tahun sejak rejim militer Orde Baru tidak ada jalan lain, dan juga tidak ada cara-cara lain, kecuali mentrapkan inti ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno. Ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno pada pokoknya menganjurkan atau mengajak seluruh bangsa untuk terus-menerus menggerakkan dan mengkobarkan revolusi, dan melawan segala macam pemerasan dan penindasan terhadap rakyat oleh segala kekuatan reaksioner dalam negeri maupun luar negeri.

Sepanjang sejarah bangsa Indonesia sampai sekarang, ajaran-ajaran Bung Karno adalah satu-satunya fikiran besar untuk dipakai sebagai pedoman perjuangan rakyat, yang sari patinya masih sangat relevan untuk digunakan menanggulangi masalah-masalah besar yang dihadapi bangsa dan negara dewasa ini. Ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno adalah pedoman moral di bidang politik dan petunjuk atau pembimbing dalam perjuangan revolusioner

Ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno adalah gudang yang sangat kaya dengan berbagai pedoman besar bagi semua kekuatan yang berjuang untuk kepentingan rakyat miskin, bagi wong cilik, bagi kaum marhaen, bagi kaum proletar dan bagi rakyat banyak lainnnya. Ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno adalah petunjuk bagi kita semua untuk menyelesaikan revolusi bangsa Indonesia yang belum selesai.

Paris, 11 Juli 2010A. Umar Said