PRD: Musuh Terbesar Kaum Tani Adalah Neoliberalisme

Mataram: Partai Rakyat Demokratik (PRD) menyatakan pada hari Kamis (23/9) bahwa musuh terbesar kaum tani Indonesia sekarang ini adalah neoliberalisme, demikian pers realese KPP-PRD menyambut hari tani besok (24/9).

Melalui pers realese yang diterima KPW PRD NTB (23/9), KPP PRD menjelaskan, neoliberalisme menyebabkan semakin intensifnya perampasan tanah kaum tani oleh perusahaan besar, merosotnya kesejahteraan kaum tani—sebagai akibat dari biaya produksi yang terus meningkat, namun harga jual terus-menerus merosot, dan naiknya harga-harga kebutuhan hidup bagi petani dan keluarganya.

PRD membandingkan praktik perampasan tanah rakyat di jaman kolonial dengan pemerintahan sekarang ini. “Jika di jaman kolonial para bupati atau penguasa lokal merampas tanah rakyat untuk diserahkan kepada “onderneming”, maka sekarang ini pemerintah melakukan hal yang sama dengan merampas tanah milik rakyat untuk diserahkan pada perusahaan asin,” jelasnya.

Terkait perampasan tanah itu, PRD mencatat, bahwa saat ini lebih dari 175 juta lahan telah dikuasai oleh modal swasta, setara dengan 91 persen luas daratan Indonesia.

Bagi PRD, karena berbagai persoalan tersebut di atas, maka kesejahteraan kaum tani pun semakin merosot. Mengutip data dari Pusat Statistik (BPS), nilai tukar para petani terus merosot dari tahun ke tahun. Pada tahun 1976, nilai tukar petani adalah 113, lalu meningkat menjadi 117 pada tahun 1989. Namun, sepuluh tahun kemudian, nilai tukar petani telah terjun bebas hingga 101.

Untuk itu, PRD menandaskan, bahwa tidak ada kemakmuran tanpa pembangunan pertanian di desa. “Proses industrialisasipun tidak akan berkelanjutan dan meluas, jikalau tidak dibasiskan pada pertanian sebagai dasarnya,” tegasnya.

PRD menuntut agar pemerintah memberikan jaminan akses tanah bagi setiap petani penggarap di Indonesia dan bagikan tanah-tanah “tidur” kepada petani dan jaminan pasar dan perlindungan bagi produk pertanian di dalam negeri.

Tuntutan lainnya adalah pengembangan teknologi dan insfrastruktur untuk menunjang pengembangan sektor pertanian, menaikkan subsidi bagi petani, misalnya subsidi pupuk, bibit unggul, dan lain sebagainya, dan merancang program industrialisasi yang berbasis pada industry olahan produk pertanian dan hasil bum

Selain itu, dalam siaran pers tersebut, PRD mengajak para petani untuk memperkuat gerakan politik sebagai jalan “supaya mereka lebih didengar dan berpartisipasi dalam menentukan kebijakan politik dan ekonomi”.

RAPBN 2011 tidak menyentu rakyat

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui bahwa komposisi anggaran belanja negara dalam RAPBN 2011 masih akan didominasi oleh belanja barang, pegawai dan pembayaran utang. Akibatnya, pembiayaan untuk kegiatan pembangunan yang lebih produktif menjadi menyusut, pun demikian untuk melakukan intervensi dalam bentuk stimulus akan menjadi terbatas.

Namun, pemerintah akan mencanangkan adanya peningkatan pendapatan negara dan hibah sebesar 1.0864 triliun rupiah, yang berarti naik sebesar 94 triliun (9,5 %) dari target APBN-P 2010. Sementara rencana belanja negara akan mencapai 1.202 triliun atau naik sebesar 6,7 %. Ini berarti RAPBN 2011 akan mengalami defisit sebesar 115,7 triliun rupiah. Presiden juga mengatakan bahwa ke depan anggaran untuk stimulus ekonomi masyarakat akan ditingkatkan, dan akan memperkecil belanja rutin operasional.

Terkait upaya pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran pemerintah mencanangkan akan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru, dengan target pertumbuhan ekonomi rata-rata 6 % setiap hingga 2014. Itu berarti akan akan ada sekitar 300 ribu lapangan kerja baru dari capaian 1 persen pertumbuhan ekonomi.

Ironisnya, bersamaan dengan pernyataan menggebu-gebu di atas, terkait dengan target pertumbuhan dan program pro-rakyat, presiden malah menyatakan bahwa pihaknya akan tetap menjaga kredibilitas negara di mata pelaku pasar domestik maupun internasional (baca= negara/lembaga pemberi utang, pen). Dan, untuk tujuan mulia ala- SBY itu, pemerintah akan mengalokasikan dana untuk pembayaran bunga utang sebesar 116,4 triliun atau 1,7 persen terhadap PDB, naik dari 105,7 triliun pada ABPN-P 2010. Dana sebesar itu jauh diatas anggaran untuk bantuan social yang hanya 61,5 triliun. Padahal, anggaran sosial ini pun jauh lebih kecil dibanding APBN-P 2010, dimana dana sosial mencapai 71,2 triliun, yang berarti ada penurunan sekitar 10 triliun.
Perbandingan Anggaran 2010-2011

In membuktikan, bahwa komitmen presiden untuk pro-rakyat dan pro-lapangan kerja, tidak tercermin dalam politik anggaran yang kacau balau dan cenderung menjauh dari kepentingan rakyat banyak itu. Kalaupun kata-kata Presiden SBY begitu menyulap suasana, seolah-olah ada “banting stir” untuk rakyat, tapi kenyataannya malah semakin “lengket” dengan kepentingan asing. Pidato Presiden persis dengan gaya demagog Hitler yang menjanjikan kemajuan melalui perang.

Pertanyaannya: bagaimana pemerintah akan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru? Jika, pada kenyataannya, anggaran yang diperuntukkan untuk infrastruktur pun masih sangat kecil, yaitu 56 triliun rupiah. Bagaimana akan memberikan iklim investasi yang kondusif? Apabila kondisi infrastruktur tak memadai dan tak menjadi perhatian khusus. Atau, mungkin saja, pemerintah akan menyerahkan tanggung jawab pembagunan infrastruktur ini pada swasta, terutama setelah dibentuknya Indonesia Infrastructure Finance/IIF. Seperti diketahui, atas dasar inisiatif pemerintah bersama ADB (Asian Development Bank) dan Bank Dunia, Departemen Keuangan melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero)- (PT. SMI) telah mendirikan anak perusahaan pembiayaan infrastruktur dengan nama PT Indonesia Infrastructure Finance (PT. IIF), 15 Januari 2010. PT. IIF sepenuhnya dikelola sebagai perusahaan swasta, dengan pemegang saham terdiri dari Asian Development Bank (ADB), International Finance Corporation (IFC), Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG), dan PT. SMI. Dan, PT. IIF sangat terbuka untuk partisipasi investor swasta. World Bank dan ADB akan memberikan pinjaman kepada PT IIF.

Jika benar demikian adanya, bukankah SBY kembali “memukul air di dulang” yang berarti pembangunan infrastruktur yang sangat vital akan dikelolah oleh pihak asing, dan tentu fasilitasnya nanti akan dijual sangat mahal. Belum lagi, bahwa ini akan menyulitkan soal pembebasan lahan rakyat, karena swasta biasanya “ogah” untuk memperhatikan hak-hak sosial dan ekonomi penduduk setempat. Lantas, bagaimana dengan nasib pekerjanya nanti, karena sekali lagi ini swasta asing. Apalagi untuk PT. IIF, ADB dan Bank Dunia sudah berkomitmen memberikan suntikan dalam bentuk utang mencapai 1 triliun. Suntikan ini dapat dimaknai sebagai upaya kontrol dan jeratan bagi perusahaan agar patuh atas arahan-arahan. Sejauh ini pun, ada banyak bahwa beberapa proyek ADB masih terdapat banyak penyimpangan terhadap Core Labor Standard/CLS.

Lalu, bagaimana dengan sektor kesehatan dan pendidikan? Tak perlu menjadi ekonom yang handal untuk dapat memahami politik anggaran negara dibidang ini. Toh, pemerintah telah memberi gambaran jelas, bahwa porsi terbesar anggaran akan diporsir untuk membayar bunga utang. Sebaliknya, anggaran untuk subsidi malah diturunkan menjadi 184,8 triliun dari 201,3 triliun. Dunia pendidikan akan terus menjadi bulan-bulanan pasar komersial dan semakin sulit terjangkau masyarakat miskin. Sektor kesehatan, dengan sendirinya, akan bernasib sama. Demikian pula sektor-sektor lain seperti pertanian dan industri.

Mungkin, inilah yang dimaksud oleh pemerintah dengan anggaran berimbang, yaitu mengurangi anggaran untuk subsidi dan program sosial, tetapi menambah anggaran untuk belanja pegawai dan membayar bunga utang.

Bagi rakyat, kini telah jelas bahwa ekonomi negeri ini sedang dijajah, dikendalikan oleh neo-kolonialisme dan imperialisme (nekolim). Maka telah terang pula bagaimana seharusnya bangsa ini bersikap dan bertindak, yakni membebaskan diri dari belenggu penjajahan dan antek-anteknya.***

*) Penulis adalah Pengurus Pusat FNPBI dan Komite Eksekutif ALNI Indonesia.

Mohon Maaf Lahir Batin

Salam Kemerdekaan
Di Hari yang fitri ini kita sekalian memulai lembaran baru dalam sejarah kehidupan dunia ini dan lembaran lama yang suram mari kita tutup
untuk itu kami dari keluarga Besar Dewan Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik (DPW-PRD)NTB mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1431 H Mohon Maaf Lahir dan Batin

Salam Pembebasan

Dewan Penghisap Rakyat Tak Tau Malu

Meski sedang tidak populer dan terus-menerus mendapat hujan kritik dari rakyat, DPR tetap keras kepala akan mendirikan sebuah gedung baru, yang konon kabarnya dibiayai dengan uang Negara sebesar Rp1,8 triliun. Lebih tidak tahu malu lagi, DPR yang “doyan” hura-hura ini berencana menyediakan kolam renang, tempat spa, dan tempat pijat di gedung baru itu. Ya, DPR benar-benar bukan hanya tidak tahu diri, tapi sudah putus “urat” malunya.
DPR termasuk lembaga paling boros menghabiskan anggaran Negara. Untuk membiayai aktivitas seluruh anggota DPR ini, Negara harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp2,7 triliun. Sementara untuk menangani kesehatan rakyat miskin (jamkesmas), yang jumlahnya 76,4 juta orang, Negara hanya menganggarkan Rp 4,6 triliun.
Meskipun menjadi lembaga paling “pemboros”, tetapi kinerjanya justru merupakan yang paling minim. DPR selalu menjadi bulan-bulanan dari pengumuman lembaga paling buruk di Indonesia. Lebih dari itu, sebagian besar koruptor yang menghuni sel-sel penjara sekarang adalah mantan politisi DPR. Di sini, DPR seharusnya memikirkan langkah-langkah untuk menyelamatkan ‘muka’ mereka di hadapan rakyat, bukan terus-menerus mempersolek diri dengan menghambur-hamburkan uang Negara.
Dengan memposisikan diri sebagai wakil rakyat, para anggota DPR seharusnya memiliki ruang kerja yang dekat dengan rakyat, dan bisa bersentuhan langsung dengan keadaan atau persoalan yang sedang dihadapi rakyat. Pekerjaan anggota DPR seharusnya lebih banyak bersentuhan dengan konstituen, menyerap aspirasi rakyat, dan memperjuangkannya. Untuk melakukan pekerjaan itu, setiap anggota DPR seharusnya lebih banyak berada di luar kantor ketimbang di dalam kantornya.
Sementara itu, di luar gedung DPR yang dikelilingi pagar yang tinggi-tinggi, gambaran mengenai kehidupan rakyat semakin menyedihkan. Sebagian besar rakyat bergulat melawan kemiskinan yang terus meminta korban. Anak didik telah kehilangan masa depannya karena biaya pendidikan yang terlampau mahal. Dan masih banyak contoh lainnya.
Sementara anggaran DPR terus-menerus melangit, anggaran yang diperuntukkan untuk rakyat miskin semakin terjun bebas. Ini bisa dilihat pada perbandingan antara APBN 2010 dan APBN 2011. Situasi ini menciptakan jurang pemisah yang sangat lebar antara kehidupan angota DPR dengan kehidupan rakyat banyak.
Dengan membangun proyek mewah di tengah lautan kemiskinan, DPR telah melukai rasa keadilan seluruh rakyat; karenanya, melecehkan suara para pemilih. Kejadian ini tidak ada ubahnya dengan perilaku pejabat kolonial, yang menikmati “kemewahan” di tengah eksploitasi dan penderitaan rakyat jajahan.
Apa yang paling mendesak dilakukan DPR sekaran ini, adalah bagaimana memperbaiki kinerja dan memperkokoh pengabdian kepada rakyat. Untuk bekerja di tengah rakyat, setiap anggota DPR hanya dituntut memiliki etos kerja, dedikasi, patriotisme, dan kecintaan kepada rakyat. Adapun keberadaan gedung, kantor, rumah dinas, mobil dinas, tunjangan, dan fasilitas lainnya hanyalah penunjang kinerja seorang anggota parlemen. Seluas apapun ruangannya, setinggi apapun gedungnya, jikalau anggota DPR memang tidak punya dedikasi dan keberpihakan kepada rakyat, maka tidak akan ada gunanya.
Menutup editorial ini, kami sangat tergugah untuk menuliskan nyanyian aktivis gerakan mahasiswa saat menggelar aksi demonstrasi:
DPR..DPR dimana otakmu?
Engkau tidak tahu derita rakyatmu
BBM naik, Semua naik
DPR..DPR..antek imperialis