Puluhan Kader dan anggota Partai Rakyat Demokratik Nusa Tenggara Barat melakukan aksi mimbar bebas di depan kantor gubernur NTB,mereka menuntut supaya pemerintah baik nasional maupun daerah untuk segera membuat industri nasional tempat rakyat bekerja sebagai solusi agar menghentikan pengiriman TKW ke luar negeri sesuai pernyataan Gubernur yang akan Momatorium TKW,sementara itu Ahmad Rifa'i,SH selaku ketua KPW PRD NTB menegaskan selama ini pemerintah hanya berfikir mendapat remitan dari TKI saja, namun jarang sekali bisa menyelesaikan kasus-kasus kekerasan yang di alami TKW di luar negeri,dan hari ini kasus kekerasan Sumiati TKW asal Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat yang di potong bibirnya sampai meninggal dunia adalah bukti ketidak berdayaan pemerintah dalam membela rakyatnya maka kami harapkan supaya kasus ini adalah kasus yang terakhir di alami TKW indonesia
dalam aksi mereka menyebarkan selebaran dan membacakan pernyataan sikap mereka yang isinya sbb:
SBY – Boediono Gagal Sediakan Lapangan Kerja Untuk Rakyat
Data dari Migrant Care, bahwa sampai Oktober 2010 telah terjadi 5.336 kasus kekerasan terhadap TKI di Arab Saudi. Disana, para TKI Indonesia mendapat penyiksaan, pelecehan seksual, pemerkosaan, bekerja tidak dibayar, kerja overtime, dan tidak ada jaminan social untuk nusa tenggara barat (NTB) dari bulan januari sampai seftember 2010 saja tercatat sebanyak 193 kasus yang melibatkan 229 orang TKI. Sebanyak 113 kasus yang melibatkan 146 orang TKI sedang dalam proses penanganan dan 80 kasus yang melibatkan 83 orang TKI telah diselesaikan
Hari kemarin kita di kejutkan dengan berita penganiayaan Sumiati TKI asal Dompu Nusa tenggara barat oleh majikan nya di arab Saudi yang merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi (BIADAB) berita ini sebenarnya lumrah bagi rezim neoliberal namun sebelum kejadian ini kita telah banyak di kirimkan mayat TKI sampai hari juga kita masih bisa melihat penderitaan yang di alami Selvia TKI Arab Saudi yang mengalami kelumpuhan dan masih di rawat di RSUP NTB, Atas rentetan kejadian ini kami Komite Pimpina Wilayah Partai Rakyat Demokratik (KPW PRD) Nusa Tenggara Barat menyatakan sikap :
• Apa yang menjadi inti persoalan ini adalah kegagalan pemerintah membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi seluruh rakyat, tentunya disertai oleh penetapan upah yang layak.Sejak beberapa tahun terakhir, seiring dengan semakin massifnya kebijakan neoliberal, tingkat pengangguran telah meningkat sangat drastis di Indonesia. Sektor industri di dalam negeri, yang seharusnya menjadi penyerap tenaga kerja di dalam negeri, justru telah diobral murah atas nama “privatisasi”, sebagaimana yang dianjurkan oleh Washington consensus. perlunya gerakan banting setir atau putar haluan kebijakan ekonomi, sebagai prasyarat untuk memulai sebuah proyek industrialisasi nasional.
• Mengingat bahwa jumlah Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri mencapai 6 juta orang, maka pemerinta perlu memberikan perlakuan khusus terhadap kondisi kerja para TKI dan pengetatan terhadap agen penyaluran tenaga kerja Indonesia ke luar negeri(PJTKI) yaitu dengan menindak agen-agen penyaluran illegal atau yang menelantarkan TKI dan pemerintah dipandang perlu untuk mengembangkan skill dan kemampuan para TKI, supaya mereka tidak selamanya ditempatkan sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT), karena sangat beresiko dengan penyiksaan dan kondisi kerja yang buruk.
• Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diluar negeri perlu diorganisasikan dalam serikat-serikat pekerja, termasuk PRT, sebagai sarana untuk melatih dan memperjuangkan kepentingan mereka secara kolektif.
Hentikan Neoliberalisme..! Rebut (kembali) Kedaulatan Nasional..!
di terbitkan oleh :
Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik (KPW PRD) Nusa Tenggara
Tidak ada komentar:
Posting Komentar