Aksi APJ Loteng

Ratusan Massa yang tergabung dalam Aliansi Parlemen Jalanan Melakukan aksi Longmarc dari Kantor Dikpora Loteng menuju kantor DPRD dimana massa aksi melakukan orasi beberapa menit kemudian beranjak ke kantor pertanian dan peternakan loteng setelah beberapa kali bergantian orasi kemudian massa bergerak maju menuju kantor bupati disana massa diminta perwakilan masuk dan di terima oleh asissten I dan II bupati loteng dengan hasil hari senin 27 desember 2010 pimpinan-pimpinan ormas di undang dalam pertemuan semua SKPD yang bersangkutan dengan tuntutan APJ,selesainya di kantor bupati massa kemudian merangsek masuk ke lapangan DPRD loteng disana diterima lansung aleh perwakilan DPRD dari Partai Demokrat dan Patriot di tengah lapangan
Sementara itu Humas aksi Moh.Khaerul hadi setelah di konfirmasi menyatakan bahwa aksi yang mereka lakukan ini merupakan aksi yang kesekian kalinya sebab selama ini pemda ataupun legislatif hanya mengiyakan namun tak ada realisasi yang pasti sementara itu ketua PRD Loteng Saeful Azhak menegaskan bahwa Pemda harus berdaulat jangan sampai semua BUMD di kuasai pemilik modal sebab hari ini rakyat indonesia sudah capek dengan kondisi semua ini disamping itu sarfian dari SRMI mengatakan bahwa program pengentasan kemiskinan yang di lakukan pemerintah lewat Konversi mitan ke gas 3 kg akan berhasil sebab semua rakyat miskin hari ini akan di berikan Bom 3 kg sehingga orang miskin akan mati dan tercapailah program pengentasan kemiskinan.
setelah itu massa membubarkan diri dengan tertib sekitar pukul 13.00 wita
setelah di bacakannya pernyataan sikap sbb:
Sudah Jatuh terhimpit tangga….
Kata yang pas buat petani yang sudah gagal di musim tembakau kembali akan digagalkan oleh system birokrasi karena langka dan melambungya harga pupuk
Salah satu penyebabnya adalah pertama : ekonomi rakyat, yang sekarang ini bertumpu pada pertanian dan usaha-usaha kecil (UKM, industri rumah tangga, dan usaha informal), semakin hancur akibat invasi dari retail-retail bermodal besar, seperti Circle K, Alfamart, Seven-Eleven, dsb, yang sudah bisa masuk ke kampung-kampung
Kedua: Derajat pelaksanaan ekonomi neoliberal saat ini menunjukkan, bahwa di beberapa sektor ekonomi yang penting, modal asing telah mengambil porsi yang lebih besar dibanding modal dalam negeri, misalnya jenis tambang dan migas (± 80%), bank (± 50%), industri, jasa, dan 70% saham di pasar modal.
Ketiga:Data dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan, Kontraktor Asing menguasai 329 atau sekitar 65 Persen Blok Minyak dan Gas di Indonesia, Total Blok Minyak dan Gas yang beroperasi, Perusahaan Nasional hanya menguasai 24,27 persen, selebihnya dikuasai konsorsium perusahaan lokal dengan multinasional. Namun, kepemilikan saham di bawah 20 persen saja, akhir Mei 2009, data Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan keterlibatan Perusahaan Nasional baru 29,1 persen, dari 69,9 Persen Dominasi Asing dalam industri minyak dan gas sekitar 70 persen di antaranya perusahaan Amerika serikat yang paling besar.
Artinya Negara lebih mementingkan kebutuhan asing daripada rakyatnya yang tiap tahun membutuhkan gas sebagai bahan dasar membuat pupuk.
KeEmpat: pemerintah daerah, bukan karena mereka jahat tetapi mereka tidak punya kepedulian kepada petani, dengan begitu mereka tidak memahami dan tidak mau paham soal kebutuhan petani tentang pupuk karena lemahnya control pemda ke bawah sehingga banyak spekulan pupuk yang bermain.
Kelima Tidak relevannya data kemiskinan versi BPS
Sebagai petani yang juga rakyat Indonesia, Negara harus melihat bahwa keselamatan ummat manusia sangat ditentukan oleh usaha pertanian yang dilakukan oleh para petani sebagai penghasil pangan sekaligus sebagai pejuang pangan
Namun sampai dengan hari ini rakyat khususnya kaum tani selalu di kesampingkan terutama pada musim tanam ketika petani sangat membutuhkan pupuk dan modal.
Di lombok tengah misalnya Luas panen hingga 74.169 Ha yang menghasilkan produksi sampai 385.186 ton dan sampai saat ini masih mengandalkan sektor pertanian sebagai penyumbang PDRB terbesar hingga 31,21% sehingga seharusnya pemda lebih focus memperhatikannya.
Sedangkan Dari data yang kami peroleh bahwa sebenarnya pupuk untuk jatah Lombok tengah mencapai 25.360 Ton (urea) namun yang sudah cair mencapai sekitar 19.000 ton dan sisanya kemana??....
Selain pupuk banyak lagi masalah yang kami hadapi seperti langkanya mesin traktor sehingga kami berharap pada anggaran 2011 nanti di Dana Bagi Hasil Cukai-Hasil Tembakau (DBH-CHT) untuk Loteng bukan dalam bentuk uang namun dalam bentuk alat produksi pertanian karena mencapai Rp.23,7 M
Disamping itu juga Pemda sedang sibuknya melakukan konversi Mitan ke gas yang dimana rakyat kembali di jadikan bahan percobaan dalam makna tahapan untuk konversi tersebut belum matang apalagi sekarang maraknya pungutan liar yang terjadi di beberapa desa artinya yang akan menerima gas 3 kg harus menebus Rp.15.000 tanpa ada undang-undang yang jelas.
Maka Kami yang tergabung dalam Aliansi Parlemen Jalanan Kabupaten Lombok Tengah (PRD,STN,SRMI) menuntut kepada pemerintah agar
1. Perketat control pendistribusian Pupuk sampai ke petani
2. Libatkan ormas tani dalam mengontrol pendistribusian pupuk
3. DBH-CHT 2011 harus berupa alat produksi
4. Tangkap Petugas yang melakukan pungli pada pendataan Gas 3 kg
5. Menolak 14 kriteria miskin versi BPS
6. Pendidikan dan kesehatan geratis untuk rakyat miskin
7. Segera buat lapangan pekerjaan baru untuk rakyat
8. Mendukung sepenuhnya Tujuh Komitmen Pemerintahan baru hari ini.
9. Perkuat kontrol negara dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama hasil tambang, pertanian, kehutanan, kelautan, dsb.
10. Proteksi terhadap pasar di dalam negeri, khususnya untuk menampung produk industri menengah dan kecil di dalam negeri
Karena bagi kami Sistim neoliberalisme telah menjadi penyebab paling pokok atas keterpurukan ekonomi, politik, dan kebudayaan di dalam negeri. Neoliberalisme juga menyebabkan politik luar negeri Indonesia tidak bermartabat. Dan, dalam keadaan itu, SBY-Budiono telah menjadi bagian dari masalah neoliberal ini.

Untuk itu, bagi kami, pilihan satu-satunya dan paling mungkin adalah gerakan banting stir atau memutar haluan, yakni meninggalkan segala hal yang berbau neoliberalisme dan imperialism dan kembali mewujudkan kedaulatan politik, ekonomi, dan budaya.
Demikian terima kasih

Hentikan Neoliberalisme! Rebut (kembali) Kedaulatan Nasional!